Page 119 - Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan

Krisis dalam partisipasi politik rakyat terjadi karena terbatasnya
kesempatan atau kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan
politik. Secara lebih rinci, rendahnya partisipasi politik ini disebabkan
oleh: (a) Rendahnya tingkat pendidikan yang mengurangi aktifitas
politik masyarakat; (b) Ketidakmampuan ekonomi masyarakat; dan (c)
Tidak cukupnya ruang bagi partisipasi politik masyarakat yang diakui
oleh Pemerintah. Kemunculan penguasa di dalam demokrasi
tercermin dalam meningkatnya dominasi "dinasti politik" yang
menguasai berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti
pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan lainnya,
oleh satu keluarga atau sekelompok orang yang memiliki koneksi.
Selain itu, terdapat masalah dalam demokrasi saat ini, di mana
kedaulatan rakyat tereduksi akibat munculnya kenyataan bahwa
setelah runtuhnya struktur kekuasaan "otokrasi," yang muncul
bukanlah demokrasi, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat
pada segelintir elit, sementara sebagian besar masyarakat tetap
terpinggirkan dari sumber-sumber kekuasaan seperti keuangan,
hukum, informasi, pendidikan, dan lainnya.

Oleh karena itu, ada sejumlah pertanyaan yang muncul dalam pikiran
kita, seperti:
1. Mengapa kekuasaan politik formal dikuasai oleh sekelompok
individu atau partai politik tertentu yang, melalui Pemilu,
memiliki wewenang untuk memanfaatkan suara rakyat guna
memperoleh kursi di Parlemen?
2. Bagaimana bisa terjadi situasi di mana, melalui Parlemen,
kelompok elit dapat mengklaim mewakili suara rakyat untuk
melaksanakan agenda politik mereka sendiri, yang sering kali
bertentangan dengan kepentingan sebenarnya masyarakat?
3. Mengapa individu yang memiliki kekuasaan karismatik yang
berakar dari tradisi atau agama tertentu masih bisa
mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat, bahkan menjadi
korban untuk tujuan yang tidak selalu jelas di era demokrasi saat
ini?
4. Mengapa sejumlah kecil elit di tingkat daerah dapat memiliki
wewenang, baik secara resmi maupun tidak resmi, yang mereka
gunakan untuk mengklaim mewakili aspirasi daerah demi
kepentingan pribadi mereka sendiri?

Pendidikan Kewarganegaraan 117