Page 82 - Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
P. 82
No. Perubahan Bab Pasal Ayat Aturan Aturan
Peralihan Tambahan
1 Sebelum 16 37 49 4 Pasal 2 Ayat
2 Sesudah 21 73 170 3 Pasal 2 Pasal
Table diatas menunjukkan perubahan sebelum dan sesudah pasca
UUD NRI 1945 di amandemen. Dapat dilihat bahwa sebelum di ubah
terdapat 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal Aturan Peralihan, serta 2
ayat Aturan Tambahan. Setelah diubah, UUD NRI 1945 terdiri atas 21
Bab, 73 pasal, 170 ayat, dan 3 pasal Aturan Peralihan, serta 2 pasal
Aturan Tambahan.
Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan
kehidupan negara. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar memiliki
peran ganda sebagai panduan serta pembatas yang mengatur
bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Konstitusi
menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk pemerintahan,
memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban warga negara,
serta menentukan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam
pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan
demikian, konstitusi bukan hanya dokumen hukum, tetapi juga
merupakan fondasi dari sistem politik dan hukum suatu negara.
Konstitusi juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan, yang menjaga
agar tidak ada pihak yang berkuasa secara sewenang-wenang. Melalui
pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, konstitusi
mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu entitas
atau individu. Ini menciptakan keseimbangan yang diperlukan untuk
menjaga keadilan dan kebebasan dalam masyarakat. Dengan
demikian, konstitusi bukan hanya sebagai dokumen statis, tetapi juga
sebagai instrumen yang dapat menyesuaikan diri dengan
perkembangan zaman dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat
dalam rangka mencapai kehidupan negara yang adil dan demokratis.
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia
menggambarkan hierarki hukum yang berlaku di negara tersebut. Ini
adalah cara untuk mengklasifikasikan berbagai peraturan hukum
berdasarkan tingkat otoritas dan kekuatan hukumnya. Dalam sejarah
Pendidikan Kewarganegaraan 80
