Page 141 - Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan
P. 141
serta menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi
memainkan peran penting dalam menjaga kesesuaian undang-undang
dengan konstitusi.
Peradilan tidak hanya mencakup peradilan umum, tetapi juga
memiliki bidang-bidang khusus seperti peradilan militer, peradilan
agama, dan peradilan tata usaha negara. Setiap bidang ini memiliki
peraturan dan prosedur hukum tersendiri untuk menangani jenis
kasus yang spesifik. Contohnya Komisi Perlindungan Korupsi yang
berperan dalam penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan
penerapan hukuman terhadap individu yang terlibat dalam tindak
pidana korupsi.
Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan bukan hanya
konsep abstrak, melainkan adalah fondasi yang penting untuk
menjaga ketertiban, keadilan, dan kemajuan dalam sebuah
masyarakat.
7.3. Tujuan Penegakan Hukum Berkeadilan
Penegakan hukum yang berkeadilan memiliki sejumlah tujuan utama
yang fundamental dalam konteks masyarakat atau negara. Salah
satunya adalah menjaga dan melindungi hak-hak individu yang
meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, dan hak-hak lainnya
(Rejekiningsih, 2016).
Tujuan lainnya adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan, baik
oleh individu maupun oleh pemerintah, sehingga setiap orang,
termasuk pejabat publik, tunduk pada hukum dan
pertanggungjawaban hukum.
Penegakan hukum yang berkeadilan juga bertujuan untuk
memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran
hukum, memastikan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua
individu, dan menghindari konflik sosial dengan menyediakan
mekanisme resmi untuk menyelesaikan sengketa (Mahmud, 2021).
Penegakan hukum secara tidak langsung bertujuan untuk mencegah
timbulnya:
a. Perilaku sebagian warga negara, terutama di kalangan aparatur
negara, masih kurang etis dan tidak terpuji, termasuk adanya
praktik-praktik seperti korupsi, suap, perilaku premanisme, dan
Pendidikan Kewarganegaraan 139
