Page 129 - Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan

Perwakilan Rakyat.
2) Jika suatu rancangan undang-undang tidak memperoleh
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan
tersebut tidak boleh diajukan kembali dalam sidang Dewan
Perwakilan Rakyat pada masa itu."
Sementara dalam rumusan perubahan, Pasal 20 memiliki rumusan
sebagai berikut:
1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan untuk
merumuskan undang-undang.
2) Setiap rancangan undang-undang akan dibahas bersama oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan
persetujuan bersama.
3) Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapatkan
persetujuan bersama, rancangan tersebut tidak dapat diajukan
kembali dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu.
4) Presiden akan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah
disetujui bersama agar menjadi undang-undang.
5) Jika rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama
tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari
sejak disetujui, rancangan undang-undang tersebut akan sah
menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Perhatikan kembali isi Kotak 3 di atas. Apa yang mengalami
perubahan dalam DPR? Jika Anda perhatikan, amandemen Pasal 20
UUD 1945 mengubah peran DPR. Apakah yang berubah?
Ketentuan tentang fungsi dan hak DPR, serta hak anggota DPR, diatur
dalam Pasal 20A. Lihat selengkapnya di Kotak 4.

Kotak 4. Fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR

Pasal 20A
1) Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan tiga fungsi utama, yaitu
fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
2) Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat
memiliki hak-hak tertentu yang mencakup hak interpelasi, hak
angket, dan hak menyatakan pendapat, selain hak-hak lain yang
diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini.
3) Selain hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang
Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak
untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat,
serta memperoleh hak imunitas.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak Dewan Perwakilan
Rakyat dan hak-hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur
dalam undang-undang.

Pendidikan Kewarganegaraan 127